Andrinof A Chaniago, Staf Pengajar FISIP UI

Sebagai perguruan tinggi di Depok, apa yang sudah diberikan Universitas Indonesia (UI) kepada Depok sebagai home ground nya? Puluhan bahkan ratusan pemikir lahir dari kampus yang jadi cikal bakal semua perjuangan di negeri ini, seharusnya memang bisa memberikan kontribusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi Depok saat ini.

Tapi potensi itu belum diaktualisasi optimal. Bagi Depok, UI baru sekadar dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan anjangsana warga Depok saat hari libur. Warga Depok dan sekitarnya memanfaatkan areal kampus yang luas dan rindang untuk bersantai.

Tapi, potensi pemikiran itu, belum dimaksimalkan untuk dimanfaatkan Depok. Pemkot Depok seyogianya lebih proaktif.

Poin-poin pemikiran itu disampaikan Andrinof Chaniago, seorang pengamat politik nasional, staf pengajar Ilmu Politik FISIP UI, tinggal di Depok.

Beberapa waktu lalu, saya sempat berbincang dengan Andrinof di sebuah cafe yang asri di Kampus FISIP UI. Bagi yang doyan sama hal yang berbau politik, mungkin sudah tidak asing lagi dengan orias yang satu ini. Namanya sering muncul di televisi maupun media cetak.

Saya beruntung bisa bertukar pikiran dengan dosen yang tinggal di Depok Utara ini. Karena tinggal di Depok, dan kebetulan saya bertugas di media lokal Depok, akhirnya diskusi tidak jauh dari persoalan lokal kota ini, terutama peran UI sebagai perguruan tinggi yang bermarkas di Depok dalam hal pembangunan kota satelit Jakarta ini. Berikut intisarinya :

“Peran UI yang konkret dan sudah jelas, sebagai taman kota, taman rekreasi, dan tempat resapan air warga Depok,” tandas pengamat yang laris di pelbagai media dan TV itu.

Namun, menurut dia, masih banyak potensi UI yang belum dioptimalkan. Tentunya, yang terkait dengan ilmu pengetahuan.

“Pemkot Depok mestinya proaktif, memanfaatan peran ini,” kata Andrinof saat ditemui di Gedung Koentjaraningrat, Kampus FISIP UI.

Tanpa bermaksud sok gengsi, Andrinof menjelaskan bahwa jika UI yang menawarkan bantuan, bisa berkesan seakan-akan merendahkan nilai ilmu pengetahuan yang diberikan, itu sendiri. Padahal, katanya, ilmu pengetahuan itu sesuatu yang sangat berharga.

UI terbuka

Secara prinsip UI amat terbuka. Oleh karena Andrinof menyarankan agar Pemkot Depok lebih proaktif dalam menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi. Sehingga dengan demikian, UI punya dasar untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

Walau dikenal sebagai pengamat politik dan kebijakan publik tingkat nasional, Andrinof ternyata tidak pernah melupakan persoalan yang dihadapi kota tempat tinggalnya.

Hingga sejumlah kalangan menilainya ia intelektual yang membumi, biar sering bicara masalah nasional, ia tak segan memberikan masukan penting ke daerahnya.

Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat ini selalu menyimak semua dinamika yang dihadapi Depok, terutama hal-hal yang berkaitan dengan politik dan pembangunan.

Berbicara dengan Andrinof seakan tidak ada bosannya. Pengetahuan yang dimiliki pria yang pernah mengenyam pendidikan di The National Development Courses dari Fu Hsing Kang College, Taipei, Taiwan itu sangat luas, sehingga membuka wawasan teman bicaranya.

Salah satu yang disorot Andrinof mengenai persoalan Depok adalah pengelolaan Sungai Ciliwung. Menurut dia, pengelolaanya semestinya bisa lebih baik, dengan mempedulikan publik.

Dia mencontohkan kawasan Ciliwung di Komplek Pesona Khayangan. Apa yang terjadi? Ia pun menjelaskan sempadan Sungai Ciliwung di tempat itu seakan-akan tertutup untuk akses masyarakat umum.

“Harusnya di sekitar sempadan sungai itu dibikin areal khusus untuk kepentingan publik, misalnya taman atau jogging track. Sebab wilayah itu bukan wilayah privat, tapi milik umum. Jadi akses untuk masyarakat umum juga harus diberikan,” katanya.

Bisa optimal

Melalui cara-cara itu, katanya, diyakini pemeliharaan Sungai Ciliwung bisa optimal, selain itu pendayagunaan lahan juga bisa lebih bermakna…

“Depok itu kekurangan areal publik…” kata Andrinof.

Pemkot sebagai pemilik power formal seyogianya bisa tegas mengambil sikap, sehingga kepentingan publik bisa lebih terlayani…” Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) memang termasuk wilayah strategis provinsi. Namun untuk ruas yang melintasi Depok, itu harus difungsikan secara efektif bagi publik. Kewenangan itu dimiliki oleh Pemkot.

Persoalannya, apakah detail Rencana Tata Ruang Wilayah masalah itu mendapatkan perhatian lebih apa tidak…

Ketua III Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) itu juga menyoroti Jalan Margonda—yang disebutnya kawasan salah kelola.

“Selama ini, Margonda hanya dijadikan kawasan bisnis dan tujuan-tujuan sempit, sehingga untuk menatanya menjadi agak sulit. Tapi itu tetap harus diperbaiki,” paparnya.

Jembatan penyeberangan

Apa yang semetinya dilakukan di Margonda? “Jangka pendek harus ada jembatan penyeberangan,” katanya tegas. Tapi untuk jangka panjang, menurut dia, mesti dilengkapi dengan under pass.

Untung menurut dia, Polres Depok amat antisipatif, di tengah kesemrawutan Depok.

“Jalur khusus (kanalisasi) angkot, atau dikenal umum Angkotway itu, kemacetan bisa dikurangi…” katanya. Apalagi, katanya, jam kerja polisi diperpanjang demi layanan publik…

Di sisi lain, Andrinof tetap memandang penting transportasi umum, namun Pemkot harus mulai tegas untuk tak mengeluarkan izin trayek baru…

“Angkot penting, tapi saat ini angkot jadi sumber kemacetan utama di Depok,” katanya. Oleh karena itu tak usaha dipolitisasi bahwa pengeluaran izin trayek untuk lapangan kerja…

Oleh karena itu, katanya, pejabatnya mesti tegas, mesti berorientasi kepentingan publik. Mesti tak mikir urusannya sendiri. “Jadi meja birokrasi harus tegas soal angkot,” tandasnya.

Bahkan, katanya, Walikota harus tegas, hentikan pemberian izin angkot. “Kemudian tertibkan semua (angkot) yang ilegal tersebut,” kata Andrinof.

HISTOGRAFI :
Nama : Andrinof A. Chaniago
Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 3 November 1962
Pendidikan :
- S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia
- S2 Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- Diploma The National Development Courses dari Fu Hsing Kang College, Taipei, Taiwan
Kuliah Singkat (Short Courses) :
- Economic Globalization, di Wuhan, China, 2007
- Taiwan Economic Development and Planning, di Taipei, Taiwan, 2006
- Sustainable Urban Development di Touyuan City, Taiwan, 2004
- Conflict Mediation, di Oslo dan Troms O, Norwegia, 2003
Karir :
- Pengajar pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI
- Pengajar pada Program S2 FISIP UI
- Penulis dan Peneliti Senior The Habibie Center dan Center for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS)
Organisasi :
- Anggota Dewan Redaksi Jurnal Galang, (jurnal pemikiran tentang penggalangan dana sosial atau filantrofi)
- Ketua Asosiasi Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) untuk Bidang Hukum dan Kebijakan Publik
- Ketua III Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
Karya / Buku :
- Buku berjudul, Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik Akar Krisis Indonesia (LP3ES, Jakarta, 2001)
- Dan sejumlah tulisan pada buku, jurnal dan media massa.