Sama sekali tak pernah terbersit di pikiran Wiharto kecil bisa menjabat sebagai deputi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Bahkan, untuk sebuah cita-cita pun, la mengaku tak memiliki sama sekali. Semua yang ada di hidupnya mengalir begitu saja seperti air.

Lahir dari keluarga berlatar belakang petani, Wiharto menghabiskan masa kecilnya hingga SMA di Klaten, Jawa Tengah. Hingga menamatkan pendidikan tingkat menengah, tak ada yang istimewa dalam diri Wiharto. la tumbuh layaknya pemuda kebanyakan. Saat itu ia bahkan belum tahu mau menjadi apa saat dewasa. “Karena tidak ada keluarga yang mengarahkan, semuanya mengalir begitu saja,” kata Wiharto saat ditemui di kantornya.

Karena itulah, setamat SD Wiharto justru melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) dan berlanjut ke Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), bukan ke sekolah umum seperti siswa kebanyakan. “Karena memang sekolah yang ada dekat rumah saya SMEP dan SMEA. Itu pun sekolah yang baru berdiri, bukan sekolah favorit,” kata pria kelahiran 9 Juli 1954 itu.

Di masa kecilnya, Wiharto lebih sering menghabiskan waktunya di sawah membantu orang tua yang memang berlatar belakang petani. Sekadar mencangkul merupakan hal biasa baginya. Bahkan, teknik menanam padi, kacang, atau kedelai, ia kuasai dengan baik. Kebiasaan bertani itulah yang kemudian disalurkannya menjadi hobi bercocok tanam hingga sekarang. “Saya suka menanam bunga. Di waktu luang akhir pekan, saya lebih suka merawat tanaman di rumah. Ada banyak bunga, terutama anggrek dan adenium.” ujar ayah dua anak ini.

Kendati tumbuh dalam keluarga sederhana, Wiharto mengaku selalu menyimpan keinginan untuk menjadi lebih baik di masa depannya. Karena itulah, dalam belajar ia sungguh-sungguh, dan terus melakukan segala sesuatunya sebaik mungkin.

Setamat SMEA, Wiharto pun belum tahu ingin melanjutkan ke mana. “Lalu ada keluarga yang menyuruh mendaftar ke Universitas Gajah Mada (UGM) di Yogyakarta. Mungkin karena keinginan untuk berhasil itu selalu ada, jadi masuk UGM pun nggak sulit,” kata dia. Setamat SMEA. Wiharto pun memilih Jurusan Akuntansi, bukan jurusan pertanian sesuai latar belakang keluarganya. “Saat itu, saya juga belum tahu nantinya mau jadi apa. Profesi akuntan itu saya baru tahu juga setelah kuliah.” imbuhnya.

Selama beberapa tahun menimpa ilmu di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UGM, ia berhasil meraih gelar sarjana pada 1981.

Wiharto lalu mendaftar di Departemen Keuangan-sekarang Kementerian Keuangan (Kemenkeu)-dan lulus. “Pada 1981, saya diangkat jadi PNS di Departemen Keuangan (Kemenkeu, Red), tepatnya di Ditjen Pengawasan Keuangan Negara.” kisah Wiharto.

Sekitar dua tahun di Kemenkeu, Wiharto pindah ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 1983. Saat itu, BPKP baru dibentuk. Karena kesungguhannya dalam bekerja, Wiharto pun sempat menerima beasiswa melanjutkan pendidikan S2 di St Louis University Amerika Serikat, dari 1988 hingga 1990.

Selama lebih kurang 18 tahun, Wiharto merintis karir di BPKP hingga 2001 silam. Kemudian ia dipindahtugaskan ke Kemenpan dan RB. Di kementerian baru tersebut, karirnya dimulai dengan jabatan eselon 2 sebagai asisten deputi Bidang Tindak Lanjut dan Hasil Pemeriksaan hingga 2008. Kemudian pada 2009, ia diangkat menjadi asisten deputi Pemberantasan Korupsi hingga 2010.

Wiharto juga sempat menduduki jabatan staf ahli, sebelum akhirnya awal 2011 ia dilantik sebagai pejabat eselon 1 dengan posisi sebagai deputi Bidang Pelayanan Publik. “Sampai sekarang pun status kepegawaian saya masih di BPKP,” ucapnya.

Pelayanan Buruk

Tugasnya sebagai deputi Pelayanan Publik, Wiharto mengaku masih banyak persoalan layanan publik di Indonesia yang mesti dibenahi. Sebagai warga biasa, ia pun mengaku sering mendapati layanan publik yang buruk dan mengecewakan, termasuk layanan SIM atau KTP di tingkat kelurahan.

“Saya pernah ikut ujian untuk bikin SIM, dan nggak lulus. Diketawain sama polisinya, MBA tidak lulus. Coba lagi nggak lulus lagi. Sampai akhirnya saya nyerah sama polisinya karena nggak bisa lulus,” kata Wiharto.

Padahal waktu kuliah di Amerika, dia dua kali membuat SIM di California dan Missiouri. “Ujiannya pakai bahasa Inggris saya bisa lulus. Di sini ujian Bahasa Indonesia malah nggak lulus,” ujarnya tertawa.

Masalah seperti ini, kata Wiharto. merupakan salah satu contoh bentuk layanan publik yang harus dibenahi. “Belum lagi masalah waktu. Orang kalau bikin SIM baru itu memakan waktu lama, bisa seharian. Kalau kita kerja, waktu itu kan sangat berharga. Kita nggak mungkin ngurus KTP atau SIM berhari-hari sambil nungguin. Dan buat orang sibuk, mereka lebih memilih jalan pintas,” imbuhnya.

Karena itulah, Wiharto menyarankan perlunya dibuat perbaikan dan mencari jalan keluar untuk mengatasi semua masalah layanan publik tersebut “Sekarang mungkin sudah ada beberapa terobosan misalnya ada SIM keliling. Atau untuk orang yang bayar pajak kendaraan di Samsat, sudah ada Samsat di mall atau Samsat online. Itu bagus, dan harus dicari lagi terobosan-terobosan lain.” katanya.

Memperbaiki kualitas layanan publik, sambung Wiharto, tidak hanya bisa dilakukan oleh jajaran pemerintahan, tapi juga dengan bantuan masyarakat. Mental masyarakat juga harus diperbaiki. “Birokrat itu kan cerminan dari masyarakat. Kalau masyarakatnya rusak, birokratya juga rusak. Masyarakatnya bersih, birokrat juga nggak bisa main-main. Termasuk juga pengusaha. Birokrat nggak mungkin menerima suap kalau pengusaha nggak ngasih suap,” ujarnya. “Jadi memperbaikinya harus dari dua sisi. Semua lapisan, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, harus sama-sama memperbaiki,” pungkasnya.