Pemilu legislatif 2009 baru saja usai. Partai pemenang pemilu maupun calon anggota legislatif yang akan menjadi wakil rakyat untuk lima tahun ke depan memang belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun semua partai politik sudah disibukkan dengan bursa calon presiden dan wakil presiden.
Partai Demokrat, yang diperkirakan mememangkan pemilu terlihat begitu yakin mengusung Ketua Dewan Pembina mereka, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon presiden untuk lima tahun ke depan.
Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap dengan pendirian awal, yakni mengusung Megawati Soekarno Putri untuk menantang SBY dalam pilpres mendatang.
Kendati beberapa hari lalu sempat santer terdengar PDIP akan mengusung Puan Maharani (putri sulung Megawati) menjadi calon wakil presiden diduetkan dengan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, namun peluang terjadinya duet ini tidak cukup besar.
Namun, di sinilah menariknya. Jika Puan Maharani kelak menjadi wakil presiden, akan menjadi sejarah tersendiri dalam politik Indonesia, khususnya bagi dinasti Soekarno.
Lebih satu dasawarsa lalu, kalangan mahasiswa menggelar unjuk rasa besar-besaran, menuntut Soeharto sebagai penguasa orde baru mengundurkan diri dari kursi kepresidenan.
Salah satu alasan digelarnya unjuk rasa tersebut karena rezim Soeharto yang dinilai terlalu menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Bayangkan, di masa terakhir pemerintahannya, Soeharto mengangkat banyak saudara dan kroninya untuk dijadikan menteri. Mulai dari saudara tirinya, Bob Hasan yang dijadikan Menteri Kehutanan, hingga Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut, putri sulungnya,yang dijadikan Menteri Sosial.
Saat ini setelah 11 tahun kejatuhan Soeharto, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa saat bergulirnya reformasi, ternyata belum sepenuhnya tercapai.
Prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menjebloskan banyak koruptor ke dalam sel memang patut diacungi jempol. Namun nepotisme hingga kini tetap merajalela.
Kasus Puan Maharani mungkin bisa dijadikan contoh. Prestasi Puan yang yang melejit sebagai politisi muda, mengalahkan politisi kawakan lainnya, tak bisa dipisahkan dari sosok kedua orang tuanya, Megawati dan Taufik Kiemas. Aroma nepotisme begitu kental di balik munculnya Puan sebagai politisi muda PDIP.
Beberapa nama lain di PDIP yang tiba-tiba muncul dengan aroma nepotisme misalnya Maruarar Sirait, putra politisi senior Sabam Sirait.
Namun bukan hanya PDIP yang masih memelihara benih-benih nepotisme di tubuh partai mereka. Hampir semua partai politik, baik partai besar maupun partai baru diliputi aroma nepotisme.
Mulai dari Partai Demokrat yang menjadi pemenang pemilu 2009. Edhie Baskoro Yudhoyono, putra bungsu SBY bisa dengan cepat meroket karir politiknya, dan diperkirakan akan menjadi salah satu penghuni Senayan.
Kemudian ketua partai tersebut, Hadi Utomo juga merupakan adik ipar dari SBY.
Sementara di Partai Golkar, aroma nepotisme juga melekat kental. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, putra dari politisi Agung Laksono bisa menjadi caleg DPR RI dapil Jabar II dengan begitu mudahnya.
Sebelum pemilu 2009, nama Dave bahkan tak pernah terdengar gaungnya. Selain itu juga muncul nama Halim Kalla, adik dari Jusuf Kalla sang ketua partai.
Beberapa partai yang mengaku bersih dan profesional, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), aroma nepotisme juga terasa begitu kental.
Sebagai contoh, Sri Rahayu Purwitaningsih, istri Presiden PKS Tifatul Sembiring, berhasil menjadi caleg DPRD Depok dari dapil Cimanggis dengan nomor urut kecil, mengalahkan politisi PKS lain yang lebih dulu malang melintang di Depok.
Kemudian Nur Azizah Tamhid, istri Walikota Nur Mahmudi Ismail, yang merupakan mantan Presiden Partai Keadilan (cikal bakal PKS), menjadi caleg DPR RI dari dapil Jawa Timur VI.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tidak ketinggalan mengusung kerabat dari petinggi maupun mantan petinggi partai berlambang ka’bah tersebut. Misalnya ada nama Muhammad Iqbal (putra petinggi PPP Bachtiar Chamsyah), serta Agus Haz (putra mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz).
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di era Gus Dur juga tak berbeda jauh. Ada nama Yenny Wahid yang sempat diangkat menjadi Sekjen Partai, sebelum kemudian didepak oleh Muhaimin Iskandar yang juga keponakan dari Gus Dur.
Keberadaan partai politik selama ini diyakini sebagai salah satu tonggak sekaligus penggerak demokratisasi agar kekuasaan benar-benar tercermin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Sebab itu, partai politik memiliki fungsi distribusi kekuasaan buat kader-kadernya, agregrasi publik, kontrol atas pemerintah, dan sebagai tempat pendidikan politik masyarakat. Fungsi ini dimaksudkan agar kekuasaan tidak menjadi hak milik yang diklaim secara absolut oleh seseorang atau kalangan tertentu selain rakyat.
Bila memperhatikan prinsip demokrasi dan fungsi partai tersebut, maka partai politik seharusnya melakukan seleksi sebelum menetapkan calon di tingkatan legislatif maupun eksekutif.
Seleksi itu meliputi pengujian kelayakan seperti profesionalitas, integritas, dan kapabilitas serta rekam jejak (track record) dan pertimbangan kaderisasi. Meski dalam partai politik berlaku logika kekuasaan, cara mencapai kekuasaan harus tetap melalui pertimbangan rasional di atas demi ideologi dan idealisme partai.
Dengan maraknya nepotisme dan politik dinasti di hampir semua partai politik saat ini, patut kita semua bertanya, apakah cita-cita reformasi yang digaungkan saat tergulingnya rezim Soeharto sudah tercapai?
