Dadang R. Gumilang (Scooter Owner Groups)

Klub motor tak identik dengan kekerasan

Dibanding jenis sepeda motor lainnya, skuter merupakan salah satu sepeda motor yang usianya paling tua. Kendati demikian, penggemar kendaraan roda dua yang satu ini ternyata sangat banyak.

Tak hanya orang tua generasi ‘TVRI’, anak muda generasi ‘MTV’ juga banyak menjadi penggemar ‘kuda besi’ yang satu ini.

Di berbagai daerah akhir-akhir ini bermunculan klub atau perkumpulan para pemilik dan penggemar skuter. Salah satunya yang terbesar dan memiliki anggota terbanyak adalah Skuter Owner Groups (SOG) Indonesia.

Awal Juli lalu saya berkesempatan menghadiri peringatan ulang tahun SOG Indonesia ke-10 yang digelar di GOR Saparua Bandung. Ribuan pemilik dan penggemar skuter se-Indonesia, bahkan dari mancanegara berkumpul di tempat tersebut.

Di antara skuter mania tersebut, terlihat seorang pria berpenampilan layaknya rider lainnya, sibuk mengatur kedatangan para tamu. Dialah Dadang R. Gumilang yang akrab dipanggil Kang Gilang, Ketua harian SOG Indonesia yang juga menjadi Ketua Panitia HUT SOG Indonesia ke-10.

Lalu bagaimana kisah bapak dua anak ini hingga bisa menjadi seorang pencinta skuter?

“Perkenalan saya dengan skuter awalnya dari orang tua,” ujar Kang Gilang bercerita.

Dia mengatakan, saat masih bocah, ayahnya memiliki sebuah skuter Piaggio Super buatan tahun 1966. “Dari sanalah kecintaan terhadap skuter bermula. Karena sering mengendarai skuter tersebut, akhirnya saya jatuh cinta hingga sekarang,” ujar pria asli Bandung tersebut.

Gilang mengatakan, kebanyakan penggemar skuter juga memiliki kisah seperti dirinya. “Apalagi anak-anak muda sekarang. Biasanya mereka menyukai skuter karena dikenalkan oleh orang tuanya. Soalnya sekarang kan nggak ada lagi yang memproduksi skuter,” katanya.

Mengendarai skuter bagi Gilang adalah sebuah kenikmatan yang tidak dapat digantikan dengan kenikmatan lainnya. “Apalagi kalau kita bisa touring rame-rame dengan teman-teman. Rasanya asyik banget,” ujarnya.

Saat ini Gilang mengaku memiliki skuter Congo buatan tahun 1963 yang dibelinya pada tahun 1985 silam.

Kendati memiliki kecintaan mendalam kepada skuter kesayangannya, Gilang mengaku tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

“Skuter itu kan hobi, tapi keluarga tetap yang utama,” ujar pria yang tinggal di wilayah Lembang itu.

Sehari-harinya Gilang mengaku memiliki usaha garmen dan penyewaan lapangan futsal untuk menafkahi keluarganya. “Kalaupun saya ikut touring dengan teman-teman, saya pasti ngomong dulu dengan keluarga,” katanya.

Lalu apa saja yang sudah didapatkan sejak bergabung menjadi anggota SOG? Menurut Gilang, SOG bukanlah sebuah kelompok eksklusif yang menutup diri pada orang-orang di luarnya.

“Mungkin orang melihat bahwa klub atau kelompok motor itu adalah kelompok yang tertutup. Tapi SOG tidaklah demikian. SOG selalu membuka diri dan ingin bermitra dengan yang lain,” ujarnya.

Pandangan bahwa klub motor atau geng motor yang akrab dengan budaya kekerasan juga ditepis oleh Gilang.

“Kami bahkan selalu mengampanyekan kepada para anggota untuk selalu berkendara dengan aman atau safety riding, serta mematuhi peraturan lalu lintas,’ katanya.

Gilang mengaku kelompoknya sering bermitra dengan kepolisian mengadakan kerja bakti di lingkungan masyarakat.

Organisasi SOG Indonesia sendiri memiliki sejarah sejak 18 Maret 1995 dengan berdirinya SOG Bandung yang didirikan oleh sekitar 10 orang founding father di Polwiltabes Bandung.

“Lalu pada 10 Mei 1998 di Hotel Propen Bandung resmi berdiri SOG Indonesia,” tuturnya.

Saat ini SOG Indonesia memiliki anggota mencapai 8.000 anggota yang tersebar di 31 cabang SOG se-Indonesia dan tiga chapter luar negeri, yakni Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

“Di Bandung sendiri kami memiliki anggota sekitar 3.000 pemilik skuter,” katanya.

Anggota SOG, menurut Gilang, tidak hanya berkumpul saat melakukan touring. “Setiap harinya kami juga sering ngumpul. Kami memiliki bengkel khusus tempat bertemunya anggota-anggota SOG dan di sana sering melakukan diskusi masalah skuter,” ujarnya.

Menjadi seorang anggota SOG Indonesia, menurut Gilang tidaklah sulit. “Syaratnya gampang. Yang penting memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), memiliki skuter, serta mau mematuhi aturan organisasi,” katanya.

Biasanya setiap calon anggota SOG diajak dulu untuk touring bersama anggota lainnya ke berbagai daerah.

“Dari sana para calon anggota bisa mengenal lebih dalam mengenai SOG. Jika mereka tertarik silahkan bergabung, jika tidak maka kami tidak akan memaksa,” ujarnya.

Saat ini anggota termuda SOG berusia sekitar 17 tahun dan anggota tertua sekitar 76 tahun. “Sama sekali tidak ada pembatasan usia untuk bergabung dalam organisasi ini,” katanya lagi.

Biodata
Nama : Dadang R. Gumilang
TTL: Bandung/ 9 Maret 1968
Istri : Siti
Anak : Alvina Damayanti (14 tahun)
Aldi Surya (10 tahun)

Pendidikan : Sarjana Perhotelen STIP Bandung (1990)

Organisasi : SOG Indonesia (Ketua Harian Periode 2008 – 2011)
Komunitas Frekuensi Mang Layang Bandung (anggota)
Jenis Skuter : Congo (buatan 1963)
Pekerjaan    : Direktur Pemasaran PT Lambada Bandung

Rektor UI pun marah betulan

Gelar seabrek di depan dan dibelakang nama belum menjamin seseorang memiliki kedewasaan berpikir. Jika sudah emosi, orang-orang sering melupakan akal sehat.

Bekerja sebagai pemburu berita banyak sudah banyak suka duka yang saya alami. Bertemu dengan orang yang marah-marah karena berita yang ditulis, itu sudah biasa. Tidak semua orang suka dengan yang kita publikasikan.

Namun bertemu dengan orang sekelas Rektor Universitas Indonesia yang bergelar Professor doktor yang tidak bisa menahan emosi karena berita yang ada selama ini, mungkin kejadian yang cukup unik.

Pekan lalu (27/7) Rektor Universitas Indonesia (UI), Gumilar R. Somantri meresmikan jalur sepeda sepanjang 10 km dari rencana pembangunan 20 km di Kampus UI Depok.

Peresmian jalur sepeda ini merupakan bagian dari rencana UI menghubungkan antara satu pusat kegiatan dengan kegiatan lain di kampus tersebut dengan jalur sepeda.

Berikut hasil wawancara saya dengan Rektor Gumilar mengenai jalur sepeda tersebut :

Berapa panjang jalur sepeda yang sudah dibangun di UI?

Jalur sepeda yang akan dibangun nantinya memiliki panjang total sekitar 20 km, menghubungkan pusat-pusat kegiatan di UI seperti fakultas, rektorat, mesjid, asrama, dan berbagai pusat kegiatan lain secara interconnected atau saling terhubung.

Kami baru menyelesaikan pembangunan jalur sepeda itu sekitar 50% atau baru 10 km, namun telah difungsikan. Bersepeda itu bukan semata-mata orang menggunakan sepeda, tapi kultur bersepeda itu yang paling penting.

Oleh karena itu kami tidak hanya menyediakan jalur sepeda, tapi juga sepedanya, sistem, pengawasan, hingga pengaturan untuk disiplin berlalu lintas menggunakan sepeda.

Kami mengarapkan dalam jangka waktu tiga tahun tertanam kultur bersepeda di kampus UI. Dan selama ini animonya memang besar.

Setiap hari kalau disaksikan sekarang para mahasiswa menggunakan sepeda bisa lima orang atau enam orang saling berpapasan. Dan persediaan sepeda di hampir semua pos juga sering habis karena banyak yang menggunakan.

Berapa banyak sepeda yang sudah tersedia?

Yang sudah tersedia sekitar 300 sepeda. Namun jumlahnya akan terus ditingkatkan bekerjasama dengan Polygon. Target nantinya bisa tersedia sekitar 1.000 hingga 1.500 sepeda di UI.

Di masa mendatang kami mengharapkan para mahasiswa, dosen, dan karyawan tidak menggunakan mobil pribadi di dalam kampus. Tapi ini tidak dalam jangka pendek. Butuh tiga tahun atau empat tahun ke depan.

Kami harus membangun dulu semacam tempat parkir yang terintegrasi di pinggir kampus. Sehingga saat mahasiswa atau dosen datang ke kampus, mobil mereka ditaruh di sana, lalu mereka mengambil sepeda.

Namun kami juga menyadari tidak semua orang pandai dan hobi bersepeda. Karena itu nantinya juga akan disediakan bis. Sistem bis di dalam kampus ini akan diterapkan dengan cara outsourcing.

Artinya pihak swasta yang akan mengelola dan UI mengontrak mereka, sehingga nantinya kami juga bisa menuntut pelayanan dengan kualitas tinggi di dalam implementasi pelayanan sistem bis di dalam kampus.

Misalnya bis harus ber AC, sopirnya pakai jas, sopan, aman, pintunya harus tertutup, berhenti tepat pada waktunya, ada jadwal tertentu.

Pada prinsipinya sistem bis ini juga bisa beroperasi hingga jam 21.00. Dengan demikian ada bis, ada sepeda, dan jalan kaki. Ini akan jauh menghemat dalam hal penggunaan BBM dan mereduksi jumlah emisi yang ada di kampus.

Sekaligus memang kami memang mengharapkan civitas akademika bisa hidup lebih sehat. Dan UI secara konkrit memberikan contoh dan preseden bagaimana berhadapan dengan problema lingkungan yang mendunia saat ini seperti global warming.

Artinya nanti akan ada pembatasan jumlah kendaraan yang akan masuk ke UI?

Iya, tapi tidak dalam jangka waktu pendek. Mungkin secara bertahap dalam tiga tahun ke depan setelah tempat parkir terintegrasi itu dibangun. Namun tamu tentu diperkenankan membawa mobil ke dalam kampus, dan para guru besar terutama yang sudah sepuh akan diberi dispensasi bawa mobil.

Tapi mahasiswa, dosen yang muda, serta karyawan diminta naik bis, sepeda, atau berjalan kaki. Lingkungan kampus akan ditata terus lebih cantik, lebih hijau, dan lebih mendukung dibangunnya tradisi akademik yang kuat.

Bagaimana dengan orang luar yang akan masuk ke kampus UI? Apakah mereka juga diperbolehkan menggunakan sepeda yang tersedia?

Kita mungkin akan memungut biaya. Namun demikian, biaya yang dipungut hanya untuk perawatan, bukan keuntungan. Atau bisa juga semua dibebaskan menggunakan sepeda yang tersedia.

Untuk masyarakat yang tinggal di sekitar UI bagaimana?

Untuk masyarakat sekitar UI kami menghimbau mereka untuk tidak menggunakan sepeda motor di dalam kampus karena membuat lingkungan kampus polusi, berisik, tidak kondusif dan tidak mendukung kegiatan riset di dalam kampus.

Lingkungan kampus itu harus dijaga supaya tetap tenang. Kami juga menyarankan mereka untuk berjalan kaki atau naik sepeda.

Tiga tahun ke depan tidak ada lagi ojek di dalam kampus?

Sebaiknya ojek itu hanya ada dari tempat kost mahasiswa ke dalam kampus. Tidak beroperasi di dalam kampus. Kalaupun ada ojek di kampus, sebaiknya hanya ojek sepeda.

Dari tempat kost ke pintu masuk boleh ojek motor, tapi di dalam kampus hanya ojek sepeda. Dan itupun mereka harus pakai seragam.

Artinya UI dalam dalam 3-4 tahun ke depan, UI akan melarang tukang ojek masuk ke kampus?

Kami tidak melarang, namun hanya ingin agar lingkungan di kampus UI bisa terjaga. Jadi media jangan salah mengartikan. Kamu dari media mana sih?

Dari Monitor Depok.

Nah, apalagi Monitor Depok. Koran ini sering membuat berita yang mengadu domba. Saya sudah diperingatkan oleh Walikota Depok agar berhati-hati jika wawancara dengan Monitor Depok. Katanya wartawan Monitor Depok itu sering membikin berita yang berbeda dengan hasil wawancara.

Kamu jangan seperti itu. Wartawan itu harus membuat berita yang mencerahkan dan menenangkan masyarakat. Jangan hanya gara-gara ingin menaikkan oplah, berita yang kamu bikin malah jadi berita berita murahan. Koran kamu hanya akan jadi koran kuning dan murahan.

Saya juga dosen para wartawan, walaupun dari jurusan Sosiologi, tapi saya juga mengajar komunikasi. Makanya saat tadi dicecar pertanyaan mengenai tukang ojek saya jadi curiga.

Dulu saat pintu UI didobrak, semuanya juga karena berita di Monitor Depok. Saya nggak mau lagi hal itu terulang. Jika berita yang kamu bikin berbeda dengan apa yang saya katakan, saya akan mencari kamu. UI juga tidak akan pernah lagi melayani siapapun wartawan Monitor Depok.

Andrinof A Chaniago, Staf Pengajar FISIP UI

Sebagai perguruan tinggi di Depok, apa yang sudah diberikan Universitas Indonesia (UI) kepada Depok sebagai home ground nya? Puluhan bahkan ratusan pemikir lahir dari kampus yang jadi cikal bakal semua perjuangan di negeri ini, seharusnya memang bisa memberikan kontribusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi Depok saat ini.

Tapi potensi itu belum diaktualisasi optimal. Bagi Depok, UI baru sekadar dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan anjangsana warga Depok saat hari libur. Warga Depok dan sekitarnya memanfaatkan areal kampus yang luas dan rindang untuk bersantai.

Tapi, potensi pemikiran itu, belum dimaksimalkan untuk dimanfaatkan Depok. Pemkot Depok seyogianya lebih proaktif.

Poin-poin pemikiran itu disampaikan Andrinof Chaniago, seorang pengamat politik nasional, staf pengajar Ilmu Politik FISIP UI, tinggal di Depok.

Beberapa waktu lalu, saya sempat berbincang dengan Andrinof di sebuah cafe yang asri di Kampus FISIP UI. Bagi yang doyan sama hal yang berbau politik, mungkin sudah tidak asing lagi dengan orias yang satu ini. Namanya sering muncul di televisi maupun media cetak.

Saya beruntung bisa bertukar pikiran dengan dosen yang tinggal di Depok Utara ini. Karena tinggal di Depok, dan kebetulan saya bertugas di media lokal Depok, akhirnya diskusi tidak jauh dari persoalan lokal kota ini, terutama peran UI sebagai perguruan tinggi yang bermarkas di Depok dalam hal pembangunan kota satelit Jakarta ini. Berikut intisarinya :

“Peran UI yang konkret dan sudah jelas, sebagai taman kota, taman rekreasi, dan tempat resapan air warga Depok,” tandas pengamat yang laris di pelbagai media dan TV itu.

Namun, menurut dia, masih banyak potensi UI yang belum dioptimalkan. Tentunya, yang terkait dengan ilmu pengetahuan.

“Pemkot Depok mestinya proaktif, memanfaatan peran ini,” kata Andrinof saat ditemui di Gedung Koentjaraningrat, Kampus FISIP UI.

Tanpa bermaksud sok gengsi, Andrinof menjelaskan bahwa jika UI yang menawarkan bantuan, bisa berkesan seakan-akan merendahkan nilai ilmu pengetahuan yang diberikan, itu sendiri. Padahal, katanya, ilmu pengetahuan itu sesuatu yang sangat berharga.

UI terbuka

Secara prinsip UI amat terbuka. Oleh karena Andrinof menyarankan agar Pemkot Depok lebih proaktif dalam menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi. Sehingga dengan demikian, UI punya dasar untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

Walau dikenal sebagai pengamat politik dan kebijakan publik tingkat nasional, Andrinof ternyata tidak pernah melupakan persoalan yang dihadapi kota tempat tinggalnya.

Hingga sejumlah kalangan menilainya ia intelektual yang membumi, biar sering bicara masalah nasional, ia tak segan memberikan masukan penting ke daerahnya.

Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat ini selalu menyimak semua dinamika yang dihadapi Depok, terutama hal-hal yang berkaitan dengan politik dan pembangunan.

Berbicara dengan Andrinof seakan tidak ada bosannya. Pengetahuan yang dimiliki pria yang pernah mengenyam pendidikan di The National Development Courses dari Fu Hsing Kang College, Taipei, Taiwan itu sangat luas, sehingga membuka wawasan teman bicaranya.

Salah satu yang disorot Andrinof mengenai persoalan Depok adalah pengelolaan Sungai Ciliwung. Menurut dia, pengelolaanya semestinya bisa lebih baik, dengan mempedulikan publik.

Dia mencontohkan kawasan Ciliwung di Komplek Pesona Khayangan. Apa yang terjadi? Ia pun menjelaskan sempadan Sungai Ciliwung di tempat itu seakan-akan tertutup untuk akses masyarakat umum.

“Harusnya di sekitar sempadan sungai itu dibikin areal khusus untuk kepentingan publik, misalnya taman atau jogging track. Sebab wilayah itu bukan wilayah privat, tapi milik umum. Jadi akses untuk masyarakat umum juga harus diberikan,” katanya.

Bisa optimal

Melalui cara-cara itu, katanya, diyakini pemeliharaan Sungai Ciliwung bisa optimal, selain itu pendayagunaan lahan juga bisa lebih bermakna…

“Depok itu kekurangan areal publik…” kata Andrinof.

Pemkot sebagai pemilik power formal seyogianya bisa tegas mengambil sikap, sehingga kepentingan publik bisa lebih terlayani…” Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) memang termasuk wilayah strategis provinsi. Namun untuk ruas yang melintasi Depok, itu harus difungsikan secara efektif bagi publik. Kewenangan itu dimiliki oleh Pemkot.

Persoalannya, apakah detail Rencana Tata Ruang Wilayah masalah itu mendapatkan perhatian lebih apa tidak…

Ketua III Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) itu juga menyoroti Jalan Margonda—yang disebutnya kawasan salah kelola.

“Selama ini, Margonda hanya dijadikan kawasan bisnis dan tujuan-tujuan sempit, sehingga untuk menatanya menjadi agak sulit. Tapi itu tetap harus diperbaiki,” paparnya.

Jembatan penyeberangan

Apa yang semetinya dilakukan di Margonda? “Jangka pendek harus ada jembatan penyeberangan,” katanya tegas. Tapi untuk jangka panjang, menurut dia, mesti dilengkapi dengan under pass.

Untung menurut dia, Polres Depok amat antisipatif, di tengah kesemrawutan Depok.

“Jalur khusus (kanalisasi) angkot, atau dikenal umum Angkotway itu, kemacetan bisa dikurangi…” katanya. Apalagi, katanya, jam kerja polisi diperpanjang demi layanan publik…

Di sisi lain, Andrinof tetap memandang penting transportasi umum, namun Pemkot harus mulai tegas untuk tak mengeluarkan izin trayek baru…

“Angkot penting, tapi saat ini angkot jadi sumber kemacetan utama di Depok,” katanya. Oleh karena itu tak usaha dipolitisasi bahwa pengeluaran izin trayek untuk lapangan kerja…

Oleh karena itu, katanya, pejabatnya mesti tegas, mesti berorientasi kepentingan publik. Mesti tak mikir urusannya sendiri. “Jadi meja birokrasi harus tegas soal angkot,” tandasnya.

Bahkan, katanya, Walikota harus tegas, hentikan pemberian izin angkot. “Kemudian tertibkan semua (angkot) yang ilegal tersebut,” kata Andrinof.

HISTOGRAFI :
Nama : Andrinof A. Chaniago
Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 3 November 1962
Pendidikan :
- S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia
- S2 Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- Diploma The National Development Courses dari Fu Hsing Kang College, Taipei, Taiwan
Kuliah Singkat (Short Courses) :
- Economic Globalization, di Wuhan, China, 2007
- Taiwan Economic Development and Planning, di Taipei, Taiwan, 2006
- Sustainable Urban Development di Touyuan City, Taiwan, 2004
- Conflict Mediation, di Oslo dan Troms O, Norwegia, 2003
Karir :
- Pengajar pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI
- Pengajar pada Program S2 FISIP UI
- Penulis dan Peneliti Senior The Habibie Center dan Center for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS)
Organisasi :
- Anggota Dewan Redaksi Jurnal Galang, (jurnal pemikiran tentang penggalangan dana sosial atau filantrofi)
- Ketua Asosiasi Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) untuk Bidang Hukum dan Kebijakan Publik
- Ketua III Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
Karya / Buku :
- Buku berjudul, Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik Akar Krisis Indonesia (LP3ES, Jakarta, 2001)
- Dan sejumlah tulisan pada buku, jurnal dan media massa.

Sapriyanto Refa (Ketua IKM Kota Depok)

Depok merupakan daerah yang memiliki penduduk multi etnis. Hampir semua suku bangsa yang ada di Indonesia menjadi warga kota ini, mulai dari Orang Betawi, Sunda, Jawa, Minang, Batak, Maluku, hingga warga asal Papua. Semuanya dengan mudah ditemukan di Depok.

Orang Minang (bukan orang Padang) merupakan salah satu etnis terbesar yang terdapat di Depok. Mereka selama ini banyak bernaung dalam wadah Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Depok. Menurut perkiraan, jumlah Orang Minang di Depok mencapai sekitar 250.000 orang.

Lalu bagaimana kontribusi warga asal Sumatera Barat ini dalam pembangunan Depok yang saat ini berusia 9 tahun, dan sebaliknya apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemkot Depok terhadap kelompok-kelompok etnis seperti IKM ini?

Beberapa waktu lalu saya berkesempatan berbicang dengan Ketua IKM Kota Depok, Sapriyanto Refa. Dalam kesempatan itu Sapriyanto menceritakan sejarah berdirinya IKM, hingga kiprah yang sudah dilakukan organisasi tersebut hingga sekarang.

“IKM di Depok sudah ada sejak tahun 1978, saat Depok maish berstatus sebagai kecamatan,” ujar Sapriyanto memulai ceritanya. Menurut pria berkumis itu, berdirinya IKM seiring dengan pembangunan Perumnas di Depok I, Depok II, Depok Timur, serta Depok Utara.

“Hingga tahun 1990, cukup banyak kegiatan yang dilakukan oleh IKM dalam kontribusinya membangun Kota Depok,” ujarnya melanjutkan cerita.

Namun sejak 1990 hingga 2004, katanya, IKM mulai mengalami kevakuman. Hal ini disebabkan karena banyak pengurus IKM yang lama berpindah tugas, meninggal dunia, atau mengundurkan diri karena sudah tua. “IKM dulunya kan didirikan oleh generasi tua,” jelasnya.

Pada 2006 timbul kembali keinginan untuk membangun IKM dari generasi muda Minang yang ada di Depok.

“Ini juga sejalan dengan perkembangan Depok yang dulunya hanya kecamatn, lalu berubah menjadi kotif, hinga sekarang menjadi kota. Otomotis jumlah etnis Minang juga bertambah karena wilayahnya juga semakin luas,” ujar Pria kelahiran Bukittinggi Sumatera Barat itu.

Akhirnya pada tahun 2006 itu digelar Musyawarah Besar pertama IKM dan memilih Sapriyanto Refa sebagai Ketua Umum IKM.

“Jadi IKM yang ada saat ini bukan IKM yang baru, melainkan melanjutkan IKM yang dulu berdiri pada 1978,” katanya.

Tujuan didirikannya IKM, kata Sapriyanto, adalah untuk menghimpun dan sarana komunikasi bagi warga Minang yang ada di Depok, yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

“Alhamdulillah hingga saat ini misi tersebut belum berubah. Jadi belum ada keinginan mengubah organisasi ini untuk berkecimpung di ranah politik misalnya,” tandasnya.

Sapriyanto sendiri mengaku mulai berdiam di Depok sejak 1978, ikut dengan pamannya.

“Selepas SMA saya melanjtkan kuliah di Lampung. Setelah wisuda, saya kembali ke Depok hingga sekarang,” ujar pria yang sehari-harinya berprofesi sebagai pengacara itu.

Karena sudah bermukim di Depok selama 30 tahun, Sapriyanto mengaku cukup memahami perkembangan Depok dari dulu hingga sekarang.

“Depok tempo dulu dengan sekarang jelas berbeda. Dulu kota ini masih rapi dan bersih, berbeda dengan situasi sekarang yang sudah diliputi macet di mana-mana,” ujarnya.

Dari segi infrastruktur, kata Sapriyanto, perkembangannya tidak seebanding dengan perkembangan kota secara keseluruhan.

“Dulu walaupun jalannya kecil, tapi kondisinya baik. Tapi sekarang jalan rusak dengan mudah ditemukan di mana saja,” katanya lagi.

Dengan jumlah warga Minang yang cukup banyak, kata Sapriyanto, sebenarnya banyak kontribusi yang sudah diberikan untuk Kota Depok, terutama dari segi ekonomi, karena banyaknya pelaku ekonomi yang merupakan orang Minang.

Kendati warga Minang di Depok cukup banyak, namun belum semuanya yang bisa dirangkul oleh IKM. Untuk bisa menghimpun mereka dalam wadah IKM, Sapriyanto mengaku terus melakukan konsolidasi dan penguatan jaringan di tingkat bawah.

“Saat ini yang diperlukan adalah pemahaman kepada warga Minang bahwa organisasi ini dibutuhkan untuk membantu masyarakat minang yang diperantauan. Jika mereka sudah tertarik dengan IKM, otomatis nantinya mereka akan bergabung dengan sendirinya,” tuturnya.

Selain IKM, saat ini mulai bermunculan kelompok atau paguyuban masyarakat yang berbasis etnis, seperti paguyuban masyarakat Jawa, Batak, atau paguyuban lainnya.

Sapriyanto melihat hal itu fenomena itu merupakan hal yang sangat positif untuk perkembangan Kota Depok.

“Tujuan awal didirikan paguyuban kelompok masyarakat ini tentu tidak jauh berbeda, yaitu untuk menjalin silaturrahmi. Sepanjang mereka tidak menutup diri dengan masyarakat sekitarnya, saya pikir ini adalah hal positif,” katanya.

Perbedaan etnis, kata Sapriyanto, tetap dibutuhkan untuk membangun Kota Depok ke arah yang lebih positif. Seperti pepatah Minang Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.

“Artinya kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, di manapun kita berada,” ujarnya.

Sapriyanto juga menilai, seharusnya Pemkot Depok bisa melakukan pembinaan dan menjadikan paguyuban atau kelompok etnis ini sebagai mitra.

“Kelompok-kelompok ini bisa dimanfaatkan untuk membantu Pemkot dalam menyosialisasikan program-programnya. Namun hingga saat ini tampaknya Pemkot Depok belum melakukan hal tersebut,” kata Sapriyanto.

Biodata :

Nama : Sapriyanto Refa

Lahir : Bukittinggi, 3 November 1962

Negeri Asal : Painan, Sumatera Barat

Orang Tua : Rospin gelar Panduko Sotan (Ayah)

Fatimah (Ibu)

Istri : Rita Nevosti

Anak : Adytia Andreyta Refa

Elza Andreyta Refa

Pekerjaan : Advokat / Konsultan Advokat

Riwayat Pendidikan :

- SD Tegaloji 2 Banyuwangi (Tamat 1974)

- SMP 42 Jakarta (Tamat 1977)

- SMA 40 Jakarta (Tamat 1981)

- Fakultas Hukum Universitas Lampung (Tamat 1986)

- Magister Hukum Universitas Jayabaya (Tamat 2005)

Pengalaman Organisasi :

- Ketua II Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Unila (1983 –1986)

- Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fak. Hukum Unila (1983 – 1986)

- Pengurus HMI Cabang Bandar Lampung (1983 – 1986)

- Sekum Imami Bandar Lampung (1984 – 1986)

- Ketua Ikadin Cabang Jakarta Selatan (2003 – 2010)

- Wakil Ketua Peradi Cabang Jakarta Selatan (2008 – 2013)

- Ketua IKM Kota Depok (2006 – 2011)